Kewajiban Badan Publik dan Masyarakat dalam mengimplementasikan UU KIP

Diposting : Jum'at, 08 Juni 2012 11:22  


Narasumber forum knowledge sharing adalah ANGGOTA Komisioner Subkomisi Informasi Hukum, Peradilan dan HAM. Sejak 1985 menjadi dosen di jurusan Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI) dan 8 tahun menjadi Kepala Humas dan Protokol UI. Narasumber juga aktif di berbagai organisasi profesi kehumasan, seperti Bakohumas, Perhumas, ISKI, Amic dan beberapa kali menjadi juri dalam penghargaan Anugerah Media Humas yang diselenggarakan oleh Bakohumas dan Perhumas. Menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat pada periode 2009 – 2011 dan membidangi penyelesaian sengketa informasi (PSI). Saat ini menjadi Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) periode 2011 – 2013

Dra. Heny S.Widyaningsih, M.Si., dalam paparannya menyampaikan bahwa “siap tidak siap, suka tidak suka kita sudah masuk era Keterbukaan Informasi, Undang-Undangnya telah ada sejak tahun 2008 sampai saat ini tahun 2012 sudah hampir 2 (dua) tahun di berlakukan, sampai dimana di berlakukannya? Hal ini yang menjadi penting agar tidak terjadi Sengketa Informasi”.

Saat ini indonesia sudah masuk pada negara keterbukaan Informasi sama hal nya dengan negara lain, sejak 2008 sudah ada peraturan tentang Keterbukaan Informasi.Beberapa waktu lalu Narasumber berkesempatan mengunjungi Nepal. Nepal adalah sebuah negara yang tidak berbeda jauh dengan indonesia pada era tahun 1970-an, lingkungannya masih sangat kuno, jalan raya masih belum bagus, tetapi ada ke unikan yang temui, yaitu pada waktu saya mengakses website di Nepal dan menanyakan salah satu Kementerian, maka muncul lah seluruh informasi sesuai dengan Peraturan Keterbukaan Informasi yang ada di Nepal”, hal ini yang menjadikan Nepal berbeda dengan Indonesia, sebagai contoh pada waktu itu mengakses website PU (Pekerjaan Umum), seluruh informasi terkait dapat di publikasikan sesuai peraturan Keterbukaan Informasi hingga dapat mengetahui penghasilan Menteri PU itu sendiri, Hal ini dapat menjadi kewajiban kita semua bahwa tidak semua informasi disembunyikan. Mengapa? (Lihat tayangan Video).

Undang-undang Keterbukaan Informasi tidak berdiri sendiri, malainkan saling terkait dengan undang-undang yang lainnya.Badan Publik berhak menolak permohonan informasi jika belum di dokumentasikan, hanya mengingatkan saja bahwa di sini ada Undang-udang kearsipan, misalnya benar apa tidak, bahwa Laporan Keuangan tahun 2009 belum di dokumentasikan?.

Pada Undang-undang kearsipan, kewajiban dari Badan Publik adalah menghasilkan arsip, aktif, dan sebagainya, jika tidak maka sangsi dari undang-undang kearsipan lebih mengikat internal, dari mulai di tegur, di pindahkan, dan sampai di keluarkan demikian pula dengan undang-undang pelayanan publik, jika tidak memberikan informasi dengan baik, maka informasi publiknya jadi tidak baik, maka terkena sangsi internal yang berada di undang-undang tersebut, Hal ini menjadi gambaran bahwa undang-undang Keterbukaan Informasi Publik tidak berdiri sendiri

Sebagai contoh, pada kondisi sebelumnya informasi di Badan Litbang ESDM semuanya serba tertutup, tidak boleh menanyakan RKAAKL, tidak boleh menanyakan DIPA, tidak boleh menanyakan laporan keuangan, itu semua sekumpulan habbit atau kebiasaan masa lalu, tinggalkan masa lalu dan masuk era saat ini yaitu Terbuka, Harus di respon cepat, dan ada sangsi terhadap setiap pelanggaran.

Pada tahun 2011 Komisi Informasi Pusat malakukan pemeringkatan Badan Publik, karena pada negara-negara lain, setiap pada tanggal 28 September akan merayakan “Right To Know Day” yaitu hari Hak untuk Tahu Sedunia, jadi kami selaku Komisi Informasi Pusat melakukan pemeringkatan dalam rangka “Right To Know Day” , jadi pada tanggal 28 september 2012 Komisi Informasi Pusat akan mengumumkan kembali siapa-siapa saja yang masuk dalam pemeringkatan tersebut.

Bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM khususnya Badan Litbang ESDM, adalah “dapur” nya Informasi yang akan men-support PPID Utama, pada data tahun 2011 bahwa Kementerian ESDM masuk Peringkat ke-32.Apa yang menjadi indikatornya? (Lihat tayangan Video)

seluruh informasi yang ada di unit-unit khususnya Badan Litbang ESDM, harus malalui tahap uji konsukuensi, kemudian apa konsukuensinya jika informasi tersebut di buka?, bagaimana caranya? (Lihat tayangan Video)

Pada Pasal 9 juga tertera bahwa informasi juga wajib diumumkan secara serta merta yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Apa Contohnya? (Lihat tayangan Video).

Bagaimana agar tidak terjadi Sengketa Informasi? Apabila kita menemukan beberapa informasi yang dianggap sebagai informasi yang ditutup atau tidak boleh di akses orang banyak, kita harus melakukan uji konsekuensi, dari mulai apa konsekuensinya Jika informasi tersebut di buka?, Undang-undang yang lain terkait informasi yang akan dipublikasikan, yang mana? jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan spekulasi atau perkiraan semata yang sifatnya hanya simpang siur.Sengketa Informasi? Apa Jenisnya? (Lihat tayangan Video).

Pada sesi terakhir Nara sumber manyampaikan, dengan adanya “Sosialisasi UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”, kita dapat berperan aktif dalam hal keterbukaan informasi, khususnya Badan Litbang ESDM dengan Kelitbangannya, Teknologinya bagaimana, kemudian dari hal Profil Badan Publik, dari mulai Kinerja sampai dengan cara menghubungi Kepala Badan Litbang ESDM, dapat di ketahui oleh masyarakat, diharapkan pemeringkatan website ESDM tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat meningkat.